berita
Aset Koruptor di Luar Negeri Masih Sulitnya Mengembalikan

Aset Koruptor di Luar Negeri Masih Sulitnya Mengembalikan

Aset Koruptor Pemerintah dan lembaga berwenang mengalami kesulitan dalam mengusut dan mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang yang mengatur proses perampasan dan pengelolaan aset tersebut.

Diskusi tentang Rancangan Undang-undang Perampasan Aset dilakukan pada Kamis (14/8) di Ruang Debat, Fakultas Hukum UGM. Beberapa pakar yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Ketua Tim RUU Perampasan Aset, Profesor Romli Atmasasmito, Direktur Perjanjian Kerjasama Departemen Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dr. Denny Indrayana, mantan ketua ICW Teten Masduki, Saldi Isra, Eddy OS Hiarej, dan Zainal Afin Mochtar.

Pemerintah selama ini kesulitan dalam mengembalikan aset tersebut meskipun pelakunya telah ditangkap. “Upaya perampasan Aset Koruptor ini membutuhkan dukungan politik dari pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif. Hal ini mencakup berbagai tahapan seperti pelacakan, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset,” katanya.

Romli juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengembalian aset yang berada di luar wilayah Indonesia. RUU ini telah memasuki tahap draft keenam dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2008.

“Komitmen pemerintah terhadap RUU ini sangat penting dalam menghadapi kejahatan serius yang berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. “Aset recovery ini sangat penting agar penegakan hukum terhadap koruptor tidak sia-sia,” tegasnya. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dan komitmen yang kuat dalam menyikapi permasalahan ini.

Selain itu, RUU ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Proses pengembangan RUU harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum, praktisi, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa perspektif yang beragam dan kepentingan yang berbeda dapat diakomodasi dengan baik.